Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

I.Pendahuluan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kesenjangan adalah adanya jarak yang cukup jauh antara 2 karakter atau keberadaan oranng yang berbeda baik dari sector ekonomi,social,dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi masyarakat, terdapat kesenjangan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin. Orang kaya jumlahnya makin banyak dan kekayaannya makin banyak pula. Tak mau kalah, jumlah orang miskin pun makin membengkak.
Dari sisi pendidikan pun terdapat kesenjangan, baik antarsekolah, maupun antara prestasi individual dan kondisi pendidikan secara umum. Lihat saja sekolah yang ambruk dengan sekolah yang megah. Tentu di sekolah yang reot itu tidak tersedia perangkat pendidikan yang memadai. Jangankan komputer, buku saja terbatas.
Kesenjangan pen dapatan penduduk Indonesia masih tinggi, meskipun rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada akhir 2010 sudah di atas 3.000 dollar AS per tahun. Tingginya kesenjangan itu terlihat pada sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia yang pendapatannya di bawah 3.000 dollar AS. Kesenjangan yang dihadapi luar biasa karena rata-rata pendapatan per kapita 3.000 dollar AS per tahun, ternyata 60 penduduk pengeluaran mereka 2 dollar per hari, Sekitar 60 persen penduduk didominasi oleh batas bawah yang potensinya sebesar 58,1 persen, sedangkan sisanya mendekati level 3.000 dollar AS. Jadi, masyarakat dengan penghasilan di bawah 2.000 dollar AS per tahun masih mendominasi. Kalau itu terjadi berarti kesenjangan sangat luar biasa, bisa jadi dari persentase 60 persen ini sebanyak 58,1 persen itu di bawah sangat miskin, jadi jangan hanya dilihat secara persentase, pendapatan penduduk Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan China, padahal upah buruh yang diberikan negara tirai bambu tersebut termasuk sangat rendah.

Oleh karena itu, perlu kebijakan yang memihak kepada masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perubahan Kebijakan Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah masih cenderung memihak kepada pemilik modal. Jika perubahan kebijakan tidak dilakukan, maka akan berdampak signifikan kepada masyarakat kecil dan pendapatan per kapitanya cenderung tidak berubah, bahkan semakin mengecil.


II.Pembahasan

a. Kemiskinan
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
b. Mengukur kemiskinan
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
c.Kemiskinan dunia
Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."
Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.
Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.


d.Penyebab kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
e.Menghilangkan kemiskinan
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
• Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
• Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
• Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.


Penyebab dan Jenis-jenis Kemiskinan
Penyebab kemisikinan sangat banyak, antara penyebab dan akibat sering berbalik
misalnya miskin disebabkan pendidikan rendah, juga pendidikan rendah disebabkan
miskin. Penyebab dan jenis-jenis kemiskinan belum ada yang baku atau standar, sering
terjadi tumpang tindih. Secara garis besarnya dapat diungkapkan antara lain :
1. Kemiskinan alami (natural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam
suatu daerah yang miskin. Contohnya dulu di daerah Gunung Kidul yang
tanahnya/alamnya sangat miskin sehingga penduduknya banyak yang miskin.
Kemiskinan ini hanya dapat di atasi dengan bantuan dari luar daerah.
2. Kemiskinan budaya (kultural) adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi sosial
budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Contoh di Nias karena
banyaknya pesta adat sehingga terjadi utang adat dan akhirnya mereka menjadi
miskin. Kemiskinan ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk
diatasi.
3. Kemiskinan struktur (structural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan
struktur pemerintahan, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu
daerah penduduknya menjadi miskin. Contoh, penduduk di luar Jawa banyak
miskin karena hasil minyak lebih banyak digunakan di Jawa.
Herman Suwardi mengungkapkan bahwa pada zaman kolonial Belanda di Jawa telah
terjadi industrialisasi pertanian (perkebunan tebu milik Belanda) yang dihimpitkan di atas
pola ekologi sawah (padi sawah rakyat). Himpitan ini disambut oleh petani sawah dengan
cara adaptasi mekanisme kalahkan diri sendiri, yang akhirnya menumbuhkan kemiskinan
bagi petani.
Penelitian Kelin Tarigan (Disertasi) menunjukkan tidak terjadi pola demikian di kalangan
masyarakat nelayan di Sumatera Utara (1990).
Data Kemiskinan di Indonesia
Data jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin sering berubah-ubah
karena :
Ukuran Miskin atau garis kemiskinan yang dipakai berubah
Data empiris dari lapangan yang bias, sering dibuat estimasi.
Disini disarikan data dan perihal kemiskinan di Indonesia yang datanya bersumber dari
BPS, Stattistik Indonesia Tahun 2004.
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1977 menyebabkan bertambahnya
penduduk miskin. Padahal sebelum terjadi krisis jumlah penduduk miskin terus
berkurang.
Menurut standar 1966, pada tahun 1966 jumlah penduduk miskin adalah 22,5 juta jiwa
atau 11,3% dari jumlah penduduk. Penduduk miskin 7,2 juta di perkotaan (9,7%) dan
15,3 juta di perdesaan (12,4%).
Dalam kurun waktu tahun 1993-1996 penduduk miskin di perkotaan berkurang 1,5 juta
jiwa dan di perdesaan berkurang 1,9 juta jiwa. Pada akhir tahun 1998 jumlah penduduk
miskin menjadi 49,5 juta jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin ini disebabkan krisis
ekonomi dan standar kemiskinan yang digunakan BPS berubah.
Jumlah penduduk miskin tahun 1996 jika diukur dengan standar 1988 adalah 34,5 juta,
jadi akibat krisis adalah 15 juta (49,5-34,5) juta. Standar kemiskinan tahun 1988 adalah
Rp.96.959 untuk kota dan Rp,72,780 untuk desa, (Rp./kapita/bulan).
Pada Februari 1999 jumlah penduduk miskin adalah 48,4 juta, di desa sebanyak 67,6%.
Garis kemiskinan yang dipakai Rp,92.409 di kota dan Rp.74.272 di desa,
(Rp./kapita/bulan).
Pada Februari 2002 jumlah penduduk miskin adalah 38,4 juta, di desa sebanyak 65,4%.
Garis kemiskinan yang dipakai Rp,130.499 di kota dan Rp.96.512 di desa
(Rp./kapita/bulan).
Pada Februari 2003 jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta.
Pada Februari 2004 jumlah penduduk miskin adalah 36,1 juta.
Garis kemiskinan yang dipakai Rp,143.455 di kota dan Rp.108.725 di desa
(Rp./kapita/bulan).

Batas garis kemiskinan baik di kota maupun di desa makin lama makin naik, pada tahun
1976 batas miskin di kota adalah Rp.4.522 per kapita per bulan, di desa adalah Rp.2.849
per kapita per bulan. Setelah 20 tahun kemudian atau pada tahun 1996 batas miskin
menjadi Rp.38.246 per kapita per bulan di kota, dan di desa adalah Rp.27.413 per kapita
per bulan.
Dengan batas miskin yang dibuat setiap tahunnya atau setiap periode, maka persentase
penduduk miskin di kota dan desa adalah menurun jumlah jiwanya dan sangat menurun
% penduduk miskin. Pada tahun 1976 penduduk miskin di desa adalah 40,4% dan setelah
20 tahun kemudian menurun menjadi 12,3% atau dari 44,2 juta jiwa miskin tahun 1976
turun menjadi 15,3 juta jiwa.
Pada periode tahun 1996-2004 batas garis kemiskinan baik di kota maupun di desa juga
Dengan batas miskin yang dibuat setiap tahunnya atau setiap periode, maka persentase
penduduk miskin di kota dan desa naik dan turun jumlah jiwanya dan % penduduk
miskin. Pada tahun 1996 penduduk miskin di desa adalah 19,9% dan tahun 1998 menjadi
25,7 kemudian menurun menjadi 20,1% di tahun 2004.
Pada periode 1976-1996 batas miskin menggunakan standar lama (sebelum tahun 1998),
pada periode 1996-2004 batas miskin menggunakan standar 1988 yang disesuaikan
dengan pola konsumsi tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu data pada baris tahun
1996 pada periode tahun 1976-1996 berbeda dengan data baris tahun 1996 pada periode
1996-2004. Jadi disini nampak tahunnya sama tetapi angka kemiskinannya berbeda,
karena standar yang digunakan berbeda.
Persentase penduduk miskin antar propinsi adalah bervariasi. Pada tahun 2003 dan 2004
persentase penduduk miskin (kota+desa) tertinggi terdapat di Papua yakni 39% dan
38,7%, menyusul di Maluku yakni 32,9% dan 32,1%. Hanya di dua propinsi ini yang
mempunyai penduduk miskin di atas 30%. Kemudian di Aceh yakni 29,8% dan 28,5%,
di Gorontalo yakni 29,3% dan 29,01%, di Nusa Tenggara Timur yakni 28,6% dan 27,9%,
di Nusa Tenggara Barat yani 26,3% dan 25,4%. Daerah propinsi lainnya mempunyai
persentase penduduk miskin di bawah 25%.
Daerah-daerah yang mempunyai persentase penduduk miskin paling rendah di tahun
2003 dan 2004 (kota+desa) terdapat di Jakarta yakni 3,4% dan 3,2%, menyusul di Bali
yakni 7,3% dan 6,9%, di Kalimantan Selatan yakni 8,2% dan 7,2%, di Sulawesi Utara
yakni 9,0% dan 8,9%, di Banten yakni 9,6% dan 8,6%, di Bangka Belitung yakni 10,1%
dan 9,1%, sedangakan daerah lainnya mempunyai penduduk miskin di atas 10%.
Batas kemiskinan tidak sama antar propinsi. Pada tahun 2003 dan 2004 batas kemiskinan
di kota di DKI adalah Rp.186.525 dan Rp.197.306 per kapita per bulan, inilah batas
kemiskinan tertinggi di daerah perkotaan. Menyusul di Riau yakni Rp.178.016 dan
Rp.198.075, dan paling rendah di Gorontalo yakni Rp.114.907 dan Rp.126.612 per kapita per bulan
Kemiskian memang bukan hanya menjadi masalah di Negara Indonesia, bahkan Negara majupun masih sibuk mengentaskan masalah yang satu ini. Kemiskinan memang selayaknya tidak diperdebatkan tetapi diselesaikan. Akan tetapi kami yakin : “du chocs des opinion jaillit la verite”. “ Dengan benturan sebuah opini maka akan munculah suatu kebenaran “. Dengan kebenaran maka keadilan ditegakkan, dan apabila keadilan ditegakkan kesejateraan bukan lagi menjadi sebuah impian akan tetapi akan menjadi sebuah kenyataan.
Menurut Robert Chambers bahwa inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari :
1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentaan
5. Ketidakberdayaan
Semua unsur itu terkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar – benar berbahaya dan mematikan, serta mempersulit rakyat miskin untuk bangkit dari kemiskinannya.
Menarik kita intip kembali masalah kemiskinan di Indonesia yang pada tahun 2005 jumlahnya 35,100 juta jiwa ( 15,97 % ), tahun 2006 jumlahnya 39,300 juta jiwa ( 17,75 % ), tahun 2007 berjumlah 37,130 ( 16,58 % ) ( sumber BPS ). Menurut World Bank penduduk Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan sebanyak 49 % pada tahun 2007 atau berpendapan di bawah 2 dollar AS per hari ( ketentuan garis kemiskinan versi World Bank ). Memang terjadi suatu perbedaan antara BPS dan World Bank, dikarenakan indicator yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan pun berbeda. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan antara para pengamat ekonomi tentang metodologi penghitungan kemiskinan menurut BPS. Terlepas dari perdebatan tersebut kita tengah dipertontonkan fakta yang cukup menakutkan berupa angka kemiskinan yang masih sangat tinggi sekali.
Factor – factor internal dan eksternal orang miskin pun semakin membuat kehidupan yang mereka jalani semakin sulit. Adapun factor internal orang miskin diantaranya : tingkat pendidikan yang rendah, kebodohan, sikap apatis orang miskin terhadap segala kebijakan pemerintah, dll. Dan inilah ( factor internal ) yang selama ini dijadikan salah satu alasan pemerintah, mengapa kemiskinan sulit dientaskan. Sebetulnya masih ada factor eksternal yang seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan mencermati, yang kami anggap juga tak kalah menyulitkan bagi orang miskin. Adapun factor eksternal diantaranya pembangunan yang selama ini tidak berpihak kepada orang miskin, distribusi pendapatan Negara yang tidak merata, penggusuran dengan / tanpa kompensasi, kesenjangan social – ekonomi. Kita memang mempunyai orang terkaya se- Asia Tenggara versi Globe Asia akan tetapi kita juga dihadapkan dengan fakta yang menyedihkan tentang meninggalnya seorang anak balita di Makassar karena tidak diperiksakan dan dirawat di rumah sakit setelah 1 bulan menderita sakit, dikarenakan tidak mampu membayar biaya kesehatan.Ini lah salah satu wujud kesenjangan social – ekonomi yang sudah sangat parah. Menarik juga mengangkat tentang sertifikasi dan isu kenaikan gaji guru yang sekarang sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Tugas seorang guru memang berat dan penuh amanat, akan tetapi gaji seorang guru dengan golongan terendah sekalipun jikalau kita hitung masih diatas 2 dollar per hari. Dan mereka bukan termasuk salah satu dari 49% orang miskin versi World Bank. Dan saya rasa memang belum saatnya jikalau gaji guru dinaikkan, mengingat kondisi perekonomian di Negara kita dan ketakutan akan semakin lebarnya jurang kesenjangan antara yang Miskin dan tidak Miskin, masih sangat banyak orang di sekeliling kita yang berpenghasilan jauh dibawah 2 Dollar per hari, seperti: buruh tani, buruh pabrik, kuli, dan masih banyak lagi.
Dengan dana pendidikan 20% dari APBN, alangkah baiknya pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk diprioritaskan pada sarana pendidikan baik dari infrastruktur sekolah, akses sekolah, biaya pendidikan yang terjangkau bagi orang miskin. Jikalau distribusi dana pendidikan lancar, niscaya jurang kesenjangan social – ekonomi yang Miskin dan Miskin akan berkurang.
F.Kesenjangan Pendapatan
Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan 2 masalah besar di negara-negara berkembang.

Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang disebut dengan“TRICKLE DOWN EFFECTS” yaitu bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat.

Untuk itu, maka pembangunan ekonomi nasional dimulai dari Pulau Jawa (khususnya jawa Barat), dengan alasan bahwa di Pulau Jawa sudah tersedia infrastruktur, dengan harapan bahwa hasil-hasil pembangunan itu akan menetes ke sektor dan wilayah lain di Indonesia.

Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I (1969) ternyata efek tersebut tidak tepat.
Memang pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi pada dekade 1980-an hingga pertengahan 1990-an (sebelum krisis ekonomi), tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang lebih penting adalah Distribusi Peningkatan Pendapatan kepada semua anggota masyarakat.

Menjelang pertengahan tahun 1997 (sebelum krisis) tingkat pendapatan perkapita Indonesi rata-rata melebihi 1.000 dollah AS. Akan tetapi apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah tersebut yang menikmatinya.

III.Kesimpulan
Kemiskinan merupakan masalah global (menyeluruh), sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif (tepat sasaran) dan komparatif (perbandingan), sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif (penilaian terhadap apa yang telah dicapai), dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara- negara yang "miskin".1
Kemiskinan menurut pendapat dapat di kategorikan dalam
tiga unsur (macam), yaitu :
1. Kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah atau seseorang.
2.Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam.
3. Kemiskinan buatan.
Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan
struktur dan fungi suatu sistem social. Revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga, adalah merupakan contoh-contoh perubahan sosial Perubahan, baik pada fungi maupun struktur sosial adalah terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Struktur suatu sistem terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok-kelompok yang teratur. Berfungsinya struktur status-status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling mempengaruhi satu sama lain. Status guru sekolah misalnya
menghendaki perilaku-perilaku tertentu bagi seseorang yang menduduki posisi itu, dan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Mungkin saja seseorang menyimpang jauh dari seperangkat tingkah laku yang diharapkan (karena dia menduduki posisi status tertentu), tetapi statusnya mungkin berubah. Fungsi sosial dan struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses perubahan social, jika salah satu berubah, maka yang lain akan berubah juga. Berdirinya atau ditetapkannya organisasi kampus yang baru, mempengaruhi struktur social universitas karena didefinisikannya seperangkat fungsi baru di sana. Jika seseorang (pejabat) ";mulai berfungsi dalam status baru itu, mereka mungkin mempengaruhi fungsi universitas secara keseluruhan.
Saran-saran
Problem Kemiskinan di masyarakat saat ini berbanding lurus dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk indonesia. Masalah yang terjadi di kota tidak terlepas karena adanya problem masalah yang terjadi di desa, kurangnya sumber daya manusia yang produktif akibat urbanisasi menjadi masalah yang pokok untuk diselesaikan dan paradigma yang sempit bahwa dengan mengadu nasib dikota maka kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera menjadi masalah serius. Problem itu tidak akan menjadi masalah serius apabila pemerintah lebih fokus terhadap perkembangan dan pembangunan desa tertinggal dengan membuka lapangan pekerjaan dipedesaan sekaligus mengalirnya investasi dari kota dan juga menerapkan desentralisasi otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada seluruh daerah untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih baik, sehingga kota dan desa saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. Sehingga masalah kemiskinan bisa diatasi.
IV.Daftar Pustaka
I.Pendahuluan
II.Pembahasan
a.Kemiskinan
b.Mengukur kemiskinan
c.kemiskinan dunia
d.penyebab kemiskinan
e.menghilangkan kemiskinan
f.Kesenjangan pendapatan
III.Kesimpulan
IV.Daftar Pustaka